021 2237 9620 0853 5122 5081
08.00 – 16.30 WIB cs@patendo.com

Manfaat HKI dan 35+ Contoh Kasus Pelanggaran HKI

visi dan misi DJKI

Patendo membantu Anda dalam mendaftarkan hki dengan cara yang mudah serta biaya terjangkau. Hubungi segera 0813 8670 6312.

DJKI merupakan akronim dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual yang juga sering disebut Dirjen KI.

Salah satu unsur pelaksana di bawah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia ini memiliki visi dan misi serta tugas-tugas sesuai struktur organisasinya masing-masing yang erat kaitannya dengan hki.

Di bawah ini pembahasan lengkap mengenai Ditjen KI beserta hak atas kekayaan intelektual yang bermanfaat untuk Anda.

Visi dan misi DJKI

Sebagai lembaga yang menaungi segala hal terkait dengan kekayaan intelektual, DJKI memiliki visi dan misi yang mengedepankan perlindungan serta pelayanan terhadap subjek dan objek hki seperti di bawah ini.

Visi:

Menjadi Institusi Kekayaan Intelektual yang menjamin kepastian hukum dan menjadi pendorong inovasi, kreativitas dan pertumbuhan ekonomi nasional.

Misi:

Mewujudkan pelayanan dan penegakan kekayaan intelektual yang berkualitas.
Selain visi misi di atas, Ditjen KI juga memiliki beberapa tugas dan fungsi yang amat krusial bagi keberlangsungan hak atas kekayaan intelektual.

tugas dan fungsi DJKI

Tugas dan fungsi DJKI

Dirjen KI bertanggung jawab kepada Menteri Hukum dan HAM dengan menjalankan beberapa tugas dan fungsi berikut ini sesuai peraturan perundang-undangan.

1. Perumusan kebijakan di bidang perlindungan hukum kekayaan intelektual, penyelesaian permohonan pendaftaran kekayaan intelektual, penyidikan dan penyelesaian sengketa.

Selain itu, pengaduan pelanggaran kekayaan intelektual, kerja sama, promosi kekayaan intelektual, serta teknologi informasi di bidang kekayaan intelektual juga menjadi tugas DJKI.

2. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang perlindungan hukum kekayaan intelektual, penyelesaian permohonan pendaftaran kekayaan intelektual, penyidikan, penyelesaian sengketa dan pengaduan pelanggaran hki.

Fungsi kerja sama, promosi kekayaan intelektual, serta teknologi informasi di bidang kekayaan intelektual juga dilaksanakan oleh DJKI.

3. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang perlindungan hukum kekayaan intelektual, penyelesaian permohonan pendaftaran kekayaan intelektual, dan penyidikan.

Selain itu, penyelesaian sengketa dan pengaduan pelanggaran kekayaan intelektual, kerja sama, promosi kekayaan intelektual, serta teknologi informasi di bidang kekayaan intelektual juga menjadi tanggung jawab DJKI.

4. Pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual.

5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh menteri.

struktur organisasi DJKI

Struktur organisasi DJKI

Untuk menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik, Dirjen KI memiliki beberapa unsur pembantu dalam struktur organisasi. Berikut ini struktur organisasi DJKI beserta tugasnya di bidang kekayaan intelektual.

1. Sekretariat Direktorat Jenderal bertugas memberikan pelayanan teknis dan administratif kepada seluruh satuan organisasi di lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual.

2. Direktorat Paten, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, dan Rahasia Dagang bertugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan supervisi.

Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang permohonan, publikasi dan dokumentasi, klasifikasi dan penelusuran paten menjadi tanggung jawab masing-masing direktorat.

Untuk tugas pemeriksaan, sertifikasi, pemeliharaan, mutasi, lisensi, dan pelayanan hukum paten, desain tata letak sirkuit terpadu, dan rahasia dagang juga dilaksanakan sesuai direktorat masing-masing.

3. Direktorat Merek dan Indikasi Geografis bertugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang permohonan.

Untuk klasifikasi merek, publikasi dan dokumentasi, pemeriksaan, sertifikasi, monitoring, dan pelayanan hukum merek dan indikasi geografis serta fasilitasi komisi banding merek juga menjadi tugas direktorat ini.

4. Direktorat Hak Cipta dan Desain Industri bertugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang permohonan.

Kemudian tugas publikasi, pemeriksaan, sertifikasi, dokumentasi, dan pelayanan hukum hak cipta, produk hak terkait dan desain industri dilaksanakan oleh masing-masing direktorat terkait.

5. Direktorat Penyidikan dan Penyelesaian Sengketa bertugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, di bidang penyidikan, pencegahan, penyelesaian sengketa dan evaluasi tindak pidana kekayaan intelektual.

6. Direktorat Teknologi Informasi Kekayaan Intelektual bertugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan evaluasi dan pemberian layanan bantuan call center.

Selain itu, pelayanan data dan informasi hki serta dukungan infrastruktur teknologi informasi di bidang kekayaan intelektual juga dilaksanakan oleh direktorat ini.

7. Direktorat Kerja Sama dan Pemberdayaan Kekayaan Intelektual bertugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang kerja sama dan pemberdayaan kekayaan intelektual.

Dengan tugas dan fungsi masing-masing direktorat inilah yang nantinya mampu mencapai visi dan misi DJKI untuk mengedepankan pelayanan serta perlindungan di bidang kekayaan intelektual.

pengertian dan manfaat haki

Pengertian dan manfaat hki

Hki atau yang biasa disebut HKI merupakan hak atas kekayaan intelektual yang dimiliki oleh pencipta, pendesain dan penemu yang diberikan oleh negara sebagai wujud penghargaan atas temuan atau ciptaannya.

Hasil pemikiran setiap manusia dalam wujud karya, temuan dan lainnya termasuk dalam kekayaan intelektual yang perlu dihargai dengan adanya hak kekayaan intelektual.

Hak tersebut memegang peranan penting dalam perkembangan hki serta keberlangsungan hidup pemilikinya.

Bayangkan jika suatu karya misal lagu, tidak memiliki perlindungan maka akan banyak sekali pembajakan maupun penjiplakan yang tentu merugikan sang pencipta atau pemilik hak.

Maka dari itu penting untuk melindungi hak atas kekayaan intelektual terlebih di era global saat ini. Apa saja manfaat perlindungan hki bagi masyarakat serta pemerintah?

1. Memotivasi kegiatan pengembangan teknologi dan temuan baru di berbagai bidang.

2. Dengan hki yang diperoleh, para pencipta dan pendesain berhak mengomersialkan hasil ciptaan dan invensinya.

3. Dengan perlindungan hukum yang didapat maka kreativitas masyarakat akan makin bertambah.

4. Daya saing, kualitas serta produktivitas produk karya anak bangsa otomatis akan meningkat.

5. Melindungi keanekaragaman budaya Indonesia dari berbagai daerah dalam berbagai bidang.

6. Mempercepat laju pertumbuhan industri dan ekonomi.

7. Dapat menciptakan lapangan kerja baru.

8. Meningkatkan kualitas hidup serta mengangkat harkat dan martabat masyarakat.

9. Menarik investor karena iklim yang kondusif.

jenis jenis haki

Jenis-jenis hki

Hak atas kekayaan intelektual terbagi menjadi beberapa jenis. Berikut ini macam-macam hki beserta contohnya.

1. Paten

Contoh paten salah satunya adalah touch screen atau layar sentuh. Teknologi tersebut merupakan hasil temuan George Samuel Hurst yang hingga kini sangat bermanfaat untuk memudahkan kegiatan manusia dalam mengoperasikan komputer dan smartphone.

Dari contoh tersebut, paten dapat didefinisikan sebagai hak eksklusif yang diperoleh penemu atas hasil temuannya di bidang teknologi.

Mereka berhak menjalankan sendiri hasil invesinya atau melisensikannya kepada pihak lain atas persetujan pemilik hak.

2. Merek

Salah satu contoh merek adalah Mercedes Benz. Perusahaan mobil terkenal ini memiliki lambang atau logo merek berbentuk tiga bintang yang mencerminkan tiga transportasi yaitu darat, laut dan udara.

Dari contoh di atas, dapat dikatakan bahwa merek merupakan simbol atau tanda berupa nama, kata, huruf, angka, warna dan kombinasi dari unsur tersebut yang dapat menjadi daya pembeda produk barang/jasa.

Merek sendiri terbagi menjadi merek fungsional, merek citra dan merek eksperiensial berdasarkan tujuan produknya. Ada juga merek pribadi dan merek perusahaan berdasarkan pemiliknya.

3. Desain industri

Desain sepeda motor merupakan salah satu contoh desain industri yang paling sering kita lihat. Dari satu merek motor saja bisa memiliki beberapa desain yang berbeda satu dengan lainnya.

Contoh tersebut dapat mendefinisikan desain industri sebagai kreasi bentuk yang dapat digunakan untuk menghasilkan komoditas industri atau lainnya yang berasal dari komposisi garis dan warna atau lainnya serta bernilai estetis.

Selain desain sepeda motor, ada pula contoh lain yang erat kaitannya dengan barang keseharian kita antara lain desain helm, handphone, motif batik dan sebagainya.

4. Indikasi geografis

Indikasi geografis sering disamakan dengan merek, namun sebenarnya kedua hki tersebut memiliki sedikit perbedaan.

Indikasi geografis merupakan tanda yang menunjukkan daerah asal produk dengan kualitas dan karakteristik tertentu. Hal tersebut bisa disebabkan oleh faktor alam, manusia maupun gabungan dari keduanya.

Contoh indikasi geografis yang terkenal adalah Salak Pondok Sleman. Buah salak yang dihasilkan memiliki kualitas dan karakteristik tertentu yang hanya ada di tempat tersebut.

uu hak atas kekayaan intelektual

5. Hak cipta

Salah satu hak cipta yang paling banyak diketahui oleh masyarakat awam adalah hak cipta lagu. Hak cipta merupakan hak eksklusif yang diperoleh pencipta sejak ciptaannya diwujudkan tanpa mengurangi batasan sesuai peraturan perundang-undangan.

Pada dasarnya hak cipta menganut prinsip deklaratif yang artinya sang pencipta sudah memperoleh hak atas ciptaannya secara otomatis sejak karya tersebut diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa perlu mendaftarkannya ke DJKI.

Namun, tingginya angka kasus pelanggaran terhadap hak tersebut maka diatur beberapa ketentuan sebagai upaya perlindungan bagi subjek maupun objek hak cipta serta hak kekayaan intelektual lainnya.

6. Rahasia dagang

Rahasia dagang merupakan informasi dalam bisnis yang tidak boleh diketahui oleh publik karena bernilai ekonomi. Salah satu contohnya adalah resep 11 bumbu rahasia milik KFC.

Kekayaan intelektual ini harus dijaga kerahasiannya dan jangan sampai berpindah ke pihak yang tidak berwenang. Pencatatan rahasia dagang cukup melalui lisensi atau pengalihan hak tanpa perlu mendaftarkannya ke DJKI.

7. Desain tata letak sirkuit terpadu

Salah satu contoh desain tata letak sirkuit terpadu adalah motherboard pada komputer sebagai wadah untuk memasang komponen komputer lain seperti memory, processor dan sebagainya.

Desain tata letak merupakan rancangan peletakan berbagai elemen 3 dimensi yang saling berkaitan dalam sirkuit terpadu atau produk jadi maupun setengah jadi yang terpadu dalam bahan semikonduktor untuk fungsi elektronik.

8. Perlindungan varietas tanaman

Perlindungan ini diperuntukkan bagi pemulia tanaman atas varietas tanaman yang dihasilkan. Salah satu contohnya adalah varietas tanaman bunga lipstik yang telah memperoleh sertifikat hki.

Varietas baru tanaman bunga ini memiliki corak lurik pada tabung mahkota luar yang berbeda dengan corak polos pada bunga lipstik umumnya.

prinsip prinsip haki

UU hak atas kekayaan intelektual

Apa saja dasar hukum yang mengatur perlindungan terhadap hki di Indonesia? Berikut ini undang-undang yang mengatur kekayaan intelektual pada masing-masing ruang lingkup atau jenisnya.

1. Hak paten diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 tentang Hak Paten.

2. Merek dan indikasi geografis berada di bawah perlindungan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

3. Desain industri diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri.

4. Hak cipta dilindungi oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

5. Rahasia dagang diatur dalam UU Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang.

6. Desain tata letak sirkuit terpadu diatur oleh Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.

7. Perlindungan varietas tanaman dilindungi oleh UU Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman.

Dengan adanya dasar hukum tersebut diharapkan dapat memacu perkembangan kekayaan intelektual sehingga dapat berdampak positif bagi masyarakat serta pemerintah.

simbol untuk haki

Prinsip-prinsip hki

Sebagai hak yang memiliki banyak manfaat serta diberi perhatian khusus oleh pemerintah, kekayaan intelektual ini memiliki beberapa prinsip yang perlu dipahami.

1. Prinsip ekonomi

Prinsip tersebut berkaitan dengan keuntungan finansial yang diperoleh pemilik hak kekayaan intelektual berkat pemikiran kreatifnya, terlebih jika hak tersebut dilisensikan kepada pihak lain dengan perjanjian tertentu.

2. Prinsip kebudayaan

Prinsip kebudayaan erat kaitannya dengan seni, karya sastra serta ilmu pengetahuan yang dikembangkan sehingga dapat memberikan banyak keuntungan bagi masyarakat serta pemerintah.

3. Prinsip sosial

Dalam prinsip tersebut, pemerintah memberikan hak atas kekayaan intelektual sebagai satu kesatuan berdasarkan keseimbangan kepentingan pribadi atau individu dengan kepentingan masyarakat.

4. Prinsip keadilan

Prinsip keadilan bermakna bahwa perlindungan terhadap hki dapat memberi hak kepada pemilik kekayaan intelektual untuk menggunakan sendiri atau melisensikan pada pihak lain atas kuasa pemilik hak tersebut.

contoh kasus pelanggaran haki

Simbol untuk hki

Selain jenis dan ruang lingkupnya yang berbeda, simbol untuk hak kekayaan intelektual ini juga berbeda. Simbol tersebut guna memudahkan identifikasi terhadap hki yang beredar di masyarakat.

1. SM (service mark)

Simbol SM merupakan tanda untuk merek jasa atau service, misalnya jasa pendidikan, laundry dan sebagainya.

2. TR (trade mark)

Simbol atau logo TM paling sering kita jumpai dalam keseharian terutama pada produk barang dengan merek tertentu. Logo tersebut bermakna bahwa merek produk tengah dalam proses pendaftaran.

3. R (registered mark)

Logo atau simbol R tak jauh berbeda dengan TM, namun logo R ini menunjukkan bahwa merek produk tertentu telah memperoleh sertifikat setelah melalui proses pengurusan merek.

4. C (copyright)

Hampir sama seperti logo TM dan R yang sering kita lihat, simbol C ini juga selalu ada dalam karya cipta seperti buku, film atau dokumentasi tertentu.

Logo C sebagai penanda bahwa karya tersebut memiliki hak cipta yang tidak bisa sembarangan dipergunakan tanpa izin pencipta. Meski demikian, hingga kini belum ada aturan resmi terkait penggunaan simbol-simbol hki tersebut.

Dengan demikian perlu adanya peraturan dan sosialisasi terkait penggunaan simbol HKI tertentu agar tidak terjadi banyak kasus pelanggaran hak atas kekayaan intelektual serta kebingungan konsumen.

cek haki

Contoh kasus pelanggaran hki

Berdasarkan data dari DJKI, hingga saat ini masih banyak terjadi kasus pelanggaran hki yang menimbulkan kerugian bagi pihak yang haknya dilanggar seperti pada kasus-kasus berikut ini.

Paten

Seperti yang kita ketahui bahwa paten merupakan hak eksklusif atas temuan di bidang teknologi, maka kasus pelanggarannya erat kaitannya dengan produk teknologi seperti smartphone dan lainnya.

1. Pelanggaran hak paten Samsung oleh Apple

Kasus yang pertama yaitu pelanggaran Apple terhadap Samsung terkait dengan paten teknologi milik Samsung.

Sengketa ini bergulir sejak Maret tahun 2012 lalu dan dimenangkan oleh Apple, baik di Pengadilan Amerika Serikat maupun Pengadilan Korea Selatan.

Samsung melaporkan bahwa 3 patennya telah dilanggar oleh Apple, namun pihak pengadilan menyatakan bahwa dua paten tersebut dapat dikembangkan oleh perusahaan lain dengan mudah.

Sedangkan satu paten lainnya dinyatakan tidak digunakan oleh Apple pada salah satu produk keluarannya. Hal ini berdampak pada penjualan produk milik Apple di Korea Selatan yang diblokir.

2. Gugatan hak paten milik Blackberry

Gugatan terhadap Twitter terjadi pada tahun 2018 lalu di Pengadilan California Tengah, AS. Hal ini bukan pertama kalinya dilakukan Blackberry terhadap pesaingnya.

Sebelumnya Blackberry telah menggugat Facebook dengan tuduhan pelanggaran tujuh paten miliknya. Kemudian menggugat Twitter dengan anggapan bahwa Twitter telah melanggar enam paten milik Blackberry.

Paten yang dilanggar antara lain cara periklanan mobile, notifikasi senyap dan notifikasi pesan. Namun pihak Twitter justru enggan menanggapi gugatan tersebut. Selain Twitter, Blackberry juga pernah melaporkan Nokia serta Snapchat.

Gugatan tersebut terkait dengan penggunaan 11 paten milik Blackberry oleh Nokia tanpa izin antara lain pengendali jaringan, flexi multiradio dan software liquid radio.

Sedangkan terhadap Snapchat terdapat enam pelanggaran paten antara lain cara beriklan, fitur peta dan peningkatan UI (user interface) milik Blackberry.

3. Gugatan terhadap iCloud dan iTunes

Sistem sinkronisasi data yang digunakan iCloud dan iTunes menuai gugatan oleh perusahaan bernama Data Scape Limited. Pihak penggugat menilai bahwa sistem tersebut melanggar paten sistem komunikasi dan penyimpanan data.

Selain iCloude dan iTunes milik Apple, ada 14 perusahaan lain yang juga digugat oleh Data Scape Limited antara lain Spotify, Fujitsu, Amazon dan Dropbox.

Dalam kasus-kasus sebelumnya, Apple selalu memenangkan gugatan dan tidak terbukti melanggar paten seperti yang dituduhkan. Dalam kasus ini, ia juga berupaya untuk membatalkan gugatan Data Scape Limited.

4. Kasus pelanggaran paten milik Philips

Kasus bermula dari laporan Philips kepada Komisi Perdagangan Internasional AS terhadap produsen wearable device yaitu Fitbit dan Garmin terkait pelanggaran empat paten miliknya.

Paten tersebut meliputi pelacakan gerak, pelaporan alarm, fungsi jam tangan pintar dan fungsi lainnya. Philips mengaku telah melakukan mediasi selama tiga tahun dengan pihak tergugat namun tidak menemui titik terang.

5. Gugatan paten pengawetan kayu milik PT Karunia Sumber Jaya

Kasus yang bergulir di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tahun 2017 lalu ini melibatkan 17 perusahaan dengan PT Karunia Sumber Jaya. PT Karunia dituntut untuk membatalkan paten pengawetan kayu kemasan dengan kontrol kadaluwarsa miliknya.

17 perusahaan yang menuntut antara lain PT Karsa Mitra Suksesindo , PT Kemas Kayu Indonesia dan PT Gaya Sukses Mandiri Kaseindo. Mereka meminta agar DJKI menghapus atau membatalkan paten tersebut.

Namun, kasus tersebut masih menggantung di pengadilan karena berkas-berkas yang kurang lengkap sehingga sidang ditunda beberapa kali.

materi haki

Merek

Merek sebagai salah satu jenis hki juga tak luput dari pelanggaran. Bahkan disebutkan salah satu sumber bahwa merek merupakan jenis hki dengan kasus pelanggaran tertinggi.

1. Pelanggaran hak merek Primagama

Pemilik sah Primagama yaitu Purdi E Chandra melayangkan somasi terhadap pihak-pihak yang tanpa izin menggunakan nama Primagama untuk meraup keuntungan.

Pihaknya telah memberikan tenggat waktu untuk menanggapi somasi tersebut. Namun hingga batas waktu yang ditentukan, mereka tak kunjung beriktikad baik.

Dengan demikian pihak Purdi menyatakan akan mempidanakan serta mempublikasikan data pihak-pihak yang mendompleng nama mereknya karena hal ini telah merugikan Purdi sebagai pemilik merek yang sah.

2. Sengketa merek Honda Karisma dengan Tossa Krisma

Kasus ini terbilang cukup rumit dan memakan waktu lama hingga enam tahun sejak digulirkan di pengadilan. Pemilik merek Tossa Krisma menggugat PT AHM atas merek Honda Karisma.

PT AHM dituding telah menyalahi aturan penggunaan merek terkait dengan penulisan kata Karisma yang berbeda antara yang terdaftar di DJKI dengan yang dipasang pada produk.

Atas tudingan ini, pihak pengadilan memenangkan pihak Tossa Krisma. Namun PT AHM mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung karena merasa keberatan atas hasil putusan pengadilan.

AHM menyatakan bahwa justru Tossa Krisma telah menjiplak nama Karisma, namun telah diselesaikan dengan surat pernyataan berisi permintaan maaf dan pencabutan merek Krisma oleh Tossa Sakti.

Akan tetapi kasasi PT AHM gugur dan dimenangkan oleh PT Tossa Sakti. Hal ini membuat penjualan Honda Karisma mengalami penurunan sehingga akhirnya digantikan dengan merek Honda Supra X.

3. Kasus merek Pierre Cardin

Sengketa merek antara Pierre Cardin seorang perancang busana asal Perancis dengan Alexander Satryo Wibowo bergulir di pengadilan pada tahun 2015 silam. Pierre Cardin menggugat merek Pierre Cardin milik Alexander.

Namun pengadilan memenangkan Alexander dengan alasan bahwa merek Pierre Cardin milik Alexander telah lebih dulu didaftarkan pada 29 Juli 1977. Tak terima dengan putusan pengadilan, Pierre Cardin membawa kasus ini ke tingkat kasasi.

Namun lagi-lagi ia mengalami kekalahan karena Mahkamah Agung memutuskan bahwa merek milik Alexander memiliki pembeda dalam produknya dengan menambahkan kalimat product by PT Gudang Rejeki.

Dengan demikian, merek Pierre Cardin merupakan merek hasil pemikiran pemilik dan tidak mendompleng popularitas merek lain.

4. Kasus merek Monster Energy vs merek Monster

Di tahun yang sama, Monster Energy Company asal Amerika Serikat ini menggugat merek lokal milik Andria Thamrun bernama Monster.

Pemohon menilai bahwa merek Monster milik Andria memiliki persamaan pada pokoknya dengan mereknya. Gugatan tersebut dinyatakan tidak dapat diterima oleh majelis hakim.

Selanjutnya, Monster Energy melanjutkan tuntutan hingga ke tingkat kasasi. Namun, gugatan tersebut kembali ditolak karena gugatan tersebut dinilai prematur atau terlalu dini untuk diajukan.

Hakim menyatakan bahwa penggugat seharusnya menunggu putusan Komisi Banding Merek sehingga putusan yang dihasilkan tidak saling tumpang tindih.

tujuan haki

5. Sengketa merek Lexus vs Prolexus

Merek Lexus milik Toyota Motor Corporation menggugat merek Prolexus karena dinilai berniat tidak baik yaitu untuk mendompleng nama besar Lexus, sehingga pemohon menginginkan pembatalan registrasi merek Prolexus.

Salah satu isi gugatannya di pengadilan adalah adanya merek Prolexus dapat menimbulkan persepsi yang salah di mata masyarakat karena banyak yang mengira bahwa Prolexus mempunyai hubungan usaha dengan Lexus.

Namun gugatan tersebut ditolak, kemudian Lexus mengajukan banding ke tingkat kasasi. Pada permohonan tersebut, Prolexus justru mengajukan keberatan dengan alasan bahwa gugatan Lexus kurang pihak.

Artinya, pihak Direktorat Merek harusnya turut menjadi pihak yang tergugat. Namun dalam gugatan ini, Direktorat Merek tidak diikutsertakan sebagai pihak tergugat sehingga dinyatakan kurang pihak.

Selain itu, hakim juga menyebutkan bahwa gugatan Lexus tersebut dianggap sudah kadaluwarsa karena Prolexus sudah didaftarkan sejak 2000 sedangkan gugatan baru diajukan tanggal 3 Desember 2013.

6. Gugatan terhadap merek Bioneuron milik PT Phapros

Kasus yang melibatkan perusahaan farmasi asal Jerman, Merck KGaA ini bergulir di PN Jakarta Pusat pada 2015.

Merck menggugat penggunaan merek Bioneuron oleh PT Phapros yang dianggap memiliki persamaan bunyi, tulisan serta pengucapan dengan Bioneuron miliknya. Gugatan pun dimenangkan oleh Merck KGaA.

Kemudan di tahun yang sama, PT Phapros mengajukan banding ke tingkat kasasi dengan anggapan bahwa putusan pengadilan terkesan memihak dan mengada-ada.

Namun majelis hakim pada tingkat kasasi menolak permohonan banding PT Phapros dan menilai bahwa putusan PN Jakarta Pusat tidak salah dalam menerapkan hukum.

7. Kasus merek IKEA Sweden vs IKEA Surabaya

Kasus ini bermula dari tuntutan IKEA Sweden terhadap IKEA milik PT Ratania Khatulistiwa. Merek tersebut dianggap meniru dan beriktikad tidak baik untuk membonceng merek IKEA Sweden.

Namun, gugatan tersebut dimenangkan oleh IKEA Surabaya karena merek IKEA Sweden terbukti tidak digunakan dalam perdagangan barang atau jasa selama tiga tahun berturut-turut sejak tanggal pendaftaran.

Merek IKEA Sweden diketahui telah terdaftar di Indonesia sejak tahun 2010. Sedangkan merek IKEA milik PT Ratania baru resmi terdaftar pada tahun 2013.

Namun IKEA Sweden baru resmi menggunakan mereknya di Indonesia pada 2014 silam, sehingga merek IKEA sah menjadi milik PT Ratania.

prinsip haki

Desain industri

Desain untuk industri tentu sangat beragam, mulai dari motor, handphone, helm hingga desain permen. Berikut contoh kasus pelanggaran hak desain dari berbagai produk.

1. Desain industri permen Lollyball vs Alpenliebe Lollipop

Sengketa bermula ketika Agus mengajukan gugatan pelanggaran desain industri oleh Perfetti Van Melle atas desain Lollipop yang dianggap meniru desain permen Lollyball miliknya.

Namun gugatannya dinilai lemah karena pihak Agus tidak dapat menjelaskan secara detail kesamaan pada pokoknya seperti yang dituduhkan.

Selain itu, Agus juga tidak memiliki sertifikat desain industri atas desain permen Lollyball miliknya dan hanya memiliki sertifikat merek. Hal ini sangat melemahkan posisi Agus sebagai penggugat.

Terlebih, Lollipop milik Perfetti justru telah resmi mendaftarkan desain permennya dan telah melalui proses pemeriksan DJKI serta tidak ada pengajuan oposisi selama tahap pengumuman berlangsung.

Selain itu, pihak Perfetti juga mampu menunjukkan bukti bahwa etiket kedua desain permen tersebut sangat berbeda sehingga tidak dapat dikatakan jika Lollipop meniru desain Lollyball.

2. Desain kaca helm Bogo

Sengketa bermula ketika pemegang hak desain atas helm Bogo yaitu Toni melaporkan Gunawan atas pelanggaran terhadap desain industri miliknya.

Toni sebagai pemegang hak desain sejak tahun 2007 itu terkejut dengan adanya peredaran helm Bogo milik Gunawan tanpa izin dirinya selaku pemegang hak. Akibat ulah Gunawan, Toni disebut menderita kerugian hingga Rp 700 juta.

Majelis hakim pun memutus bersalah Gunawan dengan hukuman 1 tahun penjara. Sebelumnya, pihak Gunawan ternyata sudah mengajukan gugatan pembatalan atas desain industri helm Bogo milik Toni karena dinilai tidak memiliki unsur kebaruan sebagaimana tertulis dalam UU Desain Industri.

Namun, gugatan tersebut ditolak pengadilan dan menyatakan bahwa desain kaca helm milik Toni sangat berbeda dengan desain Bo Go milik perusahaan Malaysia.

Bahkan perusahaan Malaysia tersebut jelas menyatakan bahwa desain helm milik Toni adalah asli milik Toni.

3. Desain motor Honda Giken Kogyo Kabushiki Kaisa

Kasus sengketa hak desain ini melibatkan Honda dan PT Anglo dengan desain motor Garuda miliknya.

Gugatan dilayangkan oleh Honda lantaran PT Anglo memperoleh sertifikat desain industri pada tahun 2003, sedangkan Honda telah mendaftarkan desainnya pada tahun 2001.

Honda menganggap bahwa desain motor Garuda mirip dengan desain miliknya, dilihat dari bagian samping (knalpot), bagian lampu depan serta lampu belakang.

Namun gugatan tersebut kandas karena hkim beranggapan bahwa Honda tidak dapat menghadirkan barang bukti di persidangan. Akan tetapi Honda mengajukan banding ke tingkat kasasi dan berbuah manis.

Sengketa tersebut dimenangkan oleh Honda merujuk pada UU Desain Industri yang menyebutkan bahwa desain dianggap baru apabila tanggal penerimaannya tidak sama dengan pengungkapan yang telah ada sebelumnya.

Selain itu, majelis juga berpedoman pada definisi “tidak sama” yang artinya harus benar-benar berbeda secara signifikan. Sedangkan kenyataanya, desain kedua motor tersebut serupa sehingga desain industri motor Garuda dapat dibatalkan.

4. Sengketa desain tas batik PT Batik Keris

Kasus yang terjadi pada tahun 2014 ini bermula dari gugatan PT Batik Keris terhadap desain tas milik Wenny. Batik Keris menilai bahwa desain tas milik Wenny yang mirip dengan tas batik miliknya ini merupakan milik umum dan tidak mengandung unsur kebaruan.

Namun pihak Wenny menyanggah tudingan tersebut dengan alasan bahwa Batik Keris tidak dapat menunjukkan secara jelas kapan tas miliknya dianggap mirip dengan desain tas batik milik Batik Keris.

Pernyataan ini diperkuat dengan adanya sertifikat desain industri yang dipegang Wenny sejak tahun 2012. Sehingga dengan ini pengadilan memenangkan Wenny sebagai pemilik sah desain industri tas batik.

Namun, Batik Keris tetap tidak menerima putusan tersebut dan mengajukan banding. Lagi-lagi upayanya kandas karena terbukti tidak dapat menunjukkan sejak kapan memproduksi dan memasarkan tas batik tersebut.

Selain itu, ia juga tidak dapat membuktikan bahwa desain tas miliknya telah terdaftar sebelumnya sehingga tidak dapat disebut sebagai pendaftar pertama.

manfaat haki

5. Desain karpet PT Nobel Carpets vs PT Universal Carpets and Rugs

PT Nobel Carpets dengan desain karpet motif pilar dan masjid ini telah menggunakan desainnya sejak tahun 1995. Pada tahun 2003, desain karpet motif pilar dan masjid didaftarkan oleh PT Universal Carpets and Rugs.

Sebagai pihak penggugat, PT Nobel menuntut bahwa PT Universal memiliki iktikad tidak baik dengan cara meniru desain miliknya. Namun gugatan dimenangkan oleh PT Universal atas beberapa pertimbangan.

Menurut majelis hakim, desain karpet kedua pihak memang sekilas mirip, namun jika diperhatikan lebih dalam mengenai komposisi garis, konfigurasi dan ornamennya ternyata berbeda.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa karpet tergugat memiliki unsur kebaruan sebagai syarat desain yang dapat didaftarkan. Selanjutnya, pihak penggugat tidak puas atas putusan tersebut dan mengajukan banding.

Di tingkat kasasi, lagi-lagi majelis hkim menyatakan bahwa putusan PN Jakarta Pusat sudah benar karena PT Nobel sebagai penggugat tidak pernah mendaftarkan desain karpetnya ke DJKI.

Sehingga penggugat tidak berhak menerima perindungan atas desain industri karpetnya.

6. Disributor pipa air vs Syamsul Alam

Gugatan diawali dengan pendaftaran desain industri pipa kran air oleh Syamsul Alam pada tahun 2014 yang disetujui DJKI. Padahal para penggugat yakni distributor pipa tersebut yang menjual pipa kran kepada tergugat.

Para distributor menilai bahwa desain tersebut tidak memenuhi unsur kebaruan dan menjadi milik umum. Hal ini dapat dibuktikan dengan adanya desain industri terdaftar atas nama Fan Guang Seng sejak 2003.

Selain itu, beberapa perusahaan juga telah lama mengimpor, memproduksi dan menjual pipa tersebut dengan berbagai merek.

Selanjutnya, desain tersebut dianggap tidak mengandung unsur kebaruan karena telah banyak publikasi dalam beberapa situs seperti Alibaba dan Screwfix.

Para penggugat juga menilai bahwa ada iktikad tidak baik dalam pendaftaran desain industri pipa milik Syamsul yaitu untuk memonopoli penjualan produk pipa kran air tersebut.

Kasus ini bergulir tanpa pernah dihadiri oleh tergugat yaitu Syamsul sehingga persidangan terpaksa ditunda beberapa kali.

7. Gugatan desain botol Eco Bottle Tupperware

Tupperware merupakan perusahaan produsen peralatan rumah tangga yang sudah tidak diragukan lagi kualitasnya. Belakangan Tupperware menemukan desain produk yang mirip dengan desain Eco Bottle miliknya.

Desain yang mirip tersebut bernama Biolife yang beredar di Semarang. Tupperware menilai bahwa pola konfigurasi lingkaran bagian tengah, ulir penutup, lekukan simetris 4 sudut dari atas botol memiliki persamaan dengan Eco Bottle.

Atas kejadian ini, Tupperware menggugat pihak-pihak yang memproduksi Biolife. Sementara pihaknya terbukti telah mendaftarkan desain industri botol Eco Bottle dengan nomor ID 0024 152-D.

Setelah kasus bergulir ternyata sengketa desain botol tersebut dimenangkan oleh pihak-pihak tergugat.

Pihak Pengadilan Negeri Semarang menyatakan bahwa gugatan yang dilayangkan tersebut tidak dapat diterima dan dinilai salah alamat. Hal ini berdasarkan fakta bahwa tergugat bukanlah produsen Biolife namun hanya memasarkan saja.

8. Desain sambungan pelindung pipa PT Perusahaan Gas Negara

Sengketa bermula dari gugatan yang dilayangkan oleh Rimba Aritonang terhadap Perusahaan Gas Negara (PGN) atas penggunaan desain industri terdaftar milik Rimba. Pihak penggugat pun menuntut PGN senilai 130 miliar rupiah.

Rimba mengaku jika PGN sempat berniat ingin membeli desain industri miliknya tersebut namun tidak mencapai kesepakatan harga. Dalam praktiknya ternyata PGN tetap menggunakan desain tersebut tanpa izin Rimba sebagai pemegang hak desain yang sah.

Pihak PGN pun berpendapat bahwa desain yang didaftarkan tahun 2006 lalu itu seharusnya tidak mendapat sertifikat karena tidak mengandung unsur kebaruan dan tidak ada perbedaan dengan pengungkapan sebelumnya.

daftar merek yang sudah terdaftar di haki

Hak cipta

Seperti kekayaan intelektual lainnya, hak cipta juga tak luput dari pelanggaran yang merugikan para pencipta karya. Apalagi cakupannya sangat luas meliputi hak cipta lagu, buku, film, budaya tertentu dan lain sebagainya.

Berikut beberapa contoh kasus pelanggaran hak cipta baik di Indonesia maupun di luar negeri.

1. Sengketa hak cipta logo cap jempol

Hak cipta logo cap jempol dipegang oleh Junaide sejak pertama kali diumumkan tahun 2007 lalu.

Ia kemudian menggugat Nurtjahja sebagai distributor dan perakit produk mesin cuci TCL di Indonesia yang menggunakan logo cap jempol pada kemasannya. Junaide pun menuntut ganti rugi sebesar 144 miliar.

Namun sayangnya putusan pengadilan menyebutkan bahwa gugatan tersebut salah pihak. Berdasarkan putusan ini, pihak penggugat pun berniat mengajukan banding.

2. Pelanggaran hak cipta lagu oleh Via Vallen

Hak cipta yang paling sering dilanggar adalah lagu. Salah satunya adalah lagu hits milik Superman is Dead (SID) berjudul “Sunset di Tanah Anarki” yang dibawakan dalam acara off air oleh pedangdut Via Vallen.

Hal ini membuat Jerinx, salah satu personel band SID sekaligus pencipta lagu tersebut merasa geram lantaran pihak Via tidak pernah meminta izin sebelumnya untuk menyanyikan lagu tersebut untuk kepentingan komersil.

Jerinx juga menyatakan bahwa lagu tersebut kehilangan makna dan esensinya ketika diubah menjadi versi koplo. Sayangnya sengketa ini berlangsung di sosial media saja tanpa ada penyelesaian secara hukum di pengadilan.

3. Gugatan Family Band terhadap Erie Suzan

Gugatan dilayangkan oleh Yoyok Padi selaku produser Family Band terhadap pedangdut Erie Suzan atas dugaan pelanggaran hak cipta lagu anak berjudul “Aku Rindu”.

Erie awalnya menyanyikan lagu anak tersebut dalam versi koplo kemudian mengunggahnya ke platform youtube pada tahun 2013 dan mengklaim telah menciptakannya sejak tahun 2010 lalu.

Namun kasus ini berakhir damai melalui mediasi meski sempat ada gugatan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

4. Hak cipta lagu “Arjuna” milik Dewa 19

Sebagai salah satu band besar Indonesia, Dewa 19 ternyata pernah tersandung kasus pelanggaran hak cipta judul lagu “Arjuna” miliknya. Awalnya lagu ini berjudul “Arjuna Mencari Cinta” yang kemudian direvisi menjadi “Arjuna”.

Hal ini bermula dari perseteruannya dengan seorang penulis novel Yudhistira Massardi yang telah lebih dulu menggunakan judul “Arjuna Mencari Cinta” di salah satu novelnya.
Meski telah diberi peringatan oleh Yudhistira, Dewa 19 justru gencar melakukan promosi lagu

“Arjuna Mencari Cinta” tersebut. Namun perselisihan ini berakhir damai setelah melalu proses negosiasi. Pada akhirnya Dewa 19 pun bersedia mengganti judul lagunya menjadi “Arjuna” dan mempublikasikannya ke seluruh media informasi di Indonesia.

5. Gugatan atas hak cipta lagu “Bencana Alam”

Kasus bermula dari penampilan Iwan Fals di salah satu stasiun TV dengan menyanyikan lagu “Bencana Alam”. Dalam penampilannya tersebut, dicantumkan bahwa “Bencana Alam” adalah ciptaan Iwan Fals.

Namun, pencipta asli lagu tersebut ialah Toto Goenarto yang akhirnya membuat laporan ke Polda Metro Jaya karena tak terima dengan tindakan yang dilakukan stasiun TV dan Iwan tersebut.

Pihak stasiun TV pun menyatakan bahwa mereka telah konfirmasi dengan Iwan Fals terlebih dahulu sebelum mencantumkan nama pencipta lagu. Atas kejadian ini, Toto menuntut Iwan atas tindakan pidana hak cipta .

6. Pelanggaran lagu “Oplosan” milik Nurbayan

Kasus hak cipta ini bahkan hingga menyeret pelakunya ke penjara. Nurbayan yang merupakan pencipta lagu “Oplosan” melaporkan pedangdut Eny Sagita atas dugaan pelanggaran hak cipta karena telah menyanyikan lagu tersebut tanpa izin.

Meski mengaku bahwa ia tidak berniat mengomersilkan lagu tersebut dan hanya menuruti permintaan penonton, pihak Pengadilan Negeri Nganjuk menjatuhi hukuman empat bulan penjara dan enam bulan masa percobaan terhadap Eny.

contoh haki

7. Kasus pelanggaran hak cipta lagu dalam konser Kidung Abadi Chrisye

Konser bertajuk “Chrisye 2012 Kidung Abadi” ternyata menyisakan permasalahan hingga menyeret istri almarhum Chrisye ke pengadilan. Konser yang digelar di JCC Senayan itu menampilkan lagu “Juwita” dan “Angin Malam”.

Kedua lagu tersebut ternyata dibawakan tanpa izin pencipta asli yaitu Yockie Suryoprayogo dan Debby Nasution. Karena kasus ini, Damayanti istri Chrisye pun sempat menjadi terdakwa.
Namun pada tahun 2014, putusan dinyatakan tidak dapat diterima dan dibatalkan.

8. Pelanggaran hak cipta oleh Spotify

Sebagai salah satu platform penyedia streaming musik terpopuler, membuat Spotify rentan berhubungan dengan hak cipta lagu yang ia sediakan bagi para pendengar di seluruh dunia.

2017 lalu Spotify dituntut sebesar 1,6 miliar dolar oleh Wixen Music Publishing atas dugaan penggunaan ribuan lagu tanpa izin dari pencipta maupun label musik.

Wixen menyebut bahwa Spotify tidak punya lisensi darinya untuk mendistribusikan ulang lagu-lagu seperti “Light My Fire”, “Free Fallin” dan lainnya. Spotify juga dituding telah menggunakan pihak ketiga sebagai penyedia royalti.

Kasus yang bergulir di Pengadilan California ini berakhir dengan persetujuan Spotify untuk membayar tuntutan yang diajukan oleh Wixen.

9. Sengketa hak cipta lagu milik Eminem vs Partai Nasional

Kasus hak cipta lagu ini melibatkan musisi tenar Eminem dengan Partai Nasional di Selandia Baru. Pasalnya, lagu “Lose Yourself” ciptaan Eminem diduga dijiplak oleh partai tersebut sebagai lagu iklan pemilu.

Pihak partai menyatakan bahwa lagu berjudul “Eminem-esque” ini mereka beli dari salah satu perpustakaan stok musik. Namun hkim pengadilan memutuskan bahwa kedua lagu tersebut memang memiliki kemiripan.

Pertimbangannya adalah suara biola, akord latar belakang dan suara ketukan drum dinilai sangat mirip. Sehingga kasus ini akhirnya dimenangkan oleh Eminem selaku pencipta lagu tersebut.

10. Kasus pelanggaran hak cipta buku

Selain lagu, buku juga termasuk dalam cakupan karya cipta yang dilindungi hak ciptanya.
Kasus yang marak terjadi adalah beredarnya buku bajakan dengan kualitas kertas rendah namun isi yang sama sehingga harga jualnya lebih murah dibanding buku aslinya.

Seperti pada salah satu toko bernama Kampoeng Ilmu Surabaya yang menyediakan ratusan buku hasil penggandaan tanpa izin penulis maupun penerbit buku dengan harga jauh di bawah harga asli.

Buku asli seharga 100 ribu bisa dijual dengan harga 25 ribu saja di toko ini. Meski begitu, pihak pemerintah yang sudah mendatangi lokasi hanya merazia beberapa buku saja dan toko tersebut masih beroperasi hingga hari ini.

11. Pelanggaran hak cipta film Benyamin Biang Kerok

Perseteruan sempat terjadi antara penulis naskah asli Benyamin Biang Kerok yang tayang tahun 1972 silam itu dengan rumah produksi yang menggarap film Benyamin Biang Kerok (2018).

Syamsul Fuad selaku penulis naskah asli menggugat Falcon dan Max Pictures termasuk produser serta bos production house tersebut ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Ia menuntut ganti rugi materil sebesar 1 miliar dan 10 miliar untuk kerugian immateril. Tak hanya itu, Syamsul juga menuntut royalti dari penjualan tiket senilai seribu rupiah per tiket.

Kemudian, untuk hak moralnya sebagai pencipta yang telah dilanggar, dirinya pun meminta pihak tergugat untuk meminta maaf dan klarifikasi melalui media masa terkait pelanggaran tersebut.

produk haki

Indikasi geografis

Hampir sama seperti merek, indikasi geografis juga tak luput dari pelanggaran. Apalagi dasar hukum yang mengaturnya belum spesifik seperti hki lainnya. Berikut contoh pelanggaran terhadap indikasi geografis.

1. Penggunaan nama Gayo Mountain Coffee di Belanda

Salah satu indikasi geografis di Indonesia yang telah dilanggar adalah kopi arabika Gayo. Seperti kita ketahui bahwa kopi Gayo merupakan salah satu kopi terbaik yang hanya dapat dihasilkan oleh petani Gayo.

Namun pada tahun 1999, salah satu perusahaan kopi Belanda mendaftarkan nama merek “Gayo Mountain Coffee” sehingga tidak ada orang lain yang bisa menggunakan nama Gayo termasuk kopi arabika Gayo sendiri.

Permasalahannya adalah dasar hukum yang belum memadai kala itu, membuat kopi arabika Gayo belum mendapat perlindungan hukum sebagai salah satu indikasi geografis.

Rahasia dagang

Rahasia dalam suatu perusahaan termasuk proses produksi dan sebagainya jelas tidak boleh diketahui oleh pihak luar perusahaan. Namun nyatanya masih saja ada pelanggaran terhadap hki yang satu ini. Berikut contoh kasus pelanggaran terhadap rahasia dagang.

1. PT Basuki Pratama Engineering vs PT Hitachi Construction Machinery Indonesia

Kasus ini bermula ketika Basuki Pratama Engineering (BPE) menggugat Hitachi Construction Machinery Indonesia (HCMI) atas tuduhan telah membongkar rahasia dagang miliknya.

Rahasia dagang yang dimaksud ialah metode produksi mesin boiler. Gugatan yang diajukan ke Pengadilan Bekasi ini ditolak oleh majelis hkim karena PN Bekasi tidak punya wewenang atas kasus tersebut.

Menurut hakim, kasus sengketa ini masuk wilayah Pengadilan Niaga. Sedangkan pihak BPE menyatakan bahwa gugatan ini seharusnya bisa menjadi wewenang PN Bekasi karena adanya tuntutan ganti rugi.

Pihak tergugat pun memberikan pernyataan bahwa BPE telah menyalahgunakan proses peradilan karena tidak menunggu putusan MA terkait dengan kasus desain industri sebelumnya.

2. PT General Food Industries vs mantan karyawannya

Kasus pengungkapan rahasia dagang oleh mantan karyawan PT General Food Industries ini berujung bui selama 2 bulan kurungan karena telah menggunakan rahasia dagang orang lain tanpa izin.

Kedua mantan karyawan PT General Food Industries tersebut berpindah kerja ke perusahaan pesaing dan membuat produk dengan metode yang sama seperti perusahaan lamanya yaitu PT General Food Industries.

Hal inilah yang membuat PT General Food Industries geram kemudian melaporkan perbuatan mereka dan berujung pidana.

3. CV Bintang Harapan vs CV Tiga Berlian

Sengketa bermula dari keluarnya Hi Pin salah seorang karyawan CV Bintang Harapan dari tempatnya bekerja. Ia tak sendiri karena ia juga memengaruhi karyawan lain untuk keluar dari perusahaan tersebut dan mendirikan CV baru.

Perusahaan baru tersebut diberi nama CV Tiga Berlian. Perusahaan tersebut sama-sama bergerak di bidang produksi kopi dan Hi Pin sebagai mantan karyawan CV Bintang Harapan menerapkan rahasia dagang dari perusahaan sebelumnya.

Inilah yang membuat dirinya harus mendekam di penjara selama 1 tahun atas tuduhan tindak pidana telah menggunakan rahasia dagang milik orang lain tanpa izin.

Rahasia dagang yang digunakan meliputi proses atau metode penggilingan, penggorengan, penyaringan hingga pengemasan yang sama persis dengan CV Bintang Harapan.

haki merek

Desain tata letak sirkuit terpadu

Hak kekayaan intelektual satu ini erat kaitannya dengan teknologi, terlebih bagian hardware atau perangkat keras. Berikut contoh kasus hak desain tata letak sirkuit terpadu.

1. Kasus USB 3.0 keluaran Intel

Permasalahan bermula saat Intel tidak bersedia menjelaskan spesifikasi USB 3.0 terbaru keluarannya. Hal ini membuat AMD dan NVIDIA menuding bahwa Intel akan melakukan monopoli.

Mereka khawatir jika motherboard dengan USB 3.0 akan mengalahkan chipset milik mereka karena lebih baik dalam pelayanan periferal.

Mereka mengancam akan menciptakan port yang lebih baik dari 3.0 jika Intel tetap tidak membocorkan spesifikasi USB keluaran terbarunya itu.

Meski demikian, pemegang hak desain tata letak sirkuit terpadu adalah Intel sehingga ia berhak melarang pihak lain untuk memproduksi, menjual dan mengedarkan USB 3.0 tanpa izin kecuali untuk penelitian dan pendidikan.

hak merek haki

Perlindungan varietas tanaman

Sama halnya dengan kekayaan intelektual lainnya, perlindungan terhadap varietas tanaman juga dapat menuai kasus yang kebanyakan menimpa para petani di daerah seperti pada contoh kasus di bawah ini.

1. Kasus sertifikasi tanpa izin oleh petani jagung asal Kediri

Hkim Pengadilan Negeri Kediri menjatuhi hukuman enam bulan percobaan satu tahun kepada Budi Purwo Utomo seorang petani jagung atas tuduhan tindak pidana sertifikasi tanpa izin.

Atas putusan tersebut kedua pihak yaitu penuntut umum dan terdakwa sama-sama mengajukan kasasi dengan alasan masing-masing.

Penuntut umum mengajukan kasasi karena menilai putusan PN Kediri kurang memenuhi rasa keadilan. Sedangkan pihak terdakwa menyatakan bahwa putusan PN Kediri adalah salah.

Namun Mahkamah Agung menolak kedua permohonan kasasi tersebut dengan pertimbangan bahwa putusan PN Kediri sudah tepat.

Sementara itu, pihak terdakwa menyatakan bahwa dirinya tidak pernah melakukan sertifikasi tanpa izin seperti yang dituduhkan karena pengertian sertifikasi sendiri harus dipahami secara utuh.

Sertifikasi merupakan rangkaian kegiatan pemeriksaan, pengujian laboratorium, pemasangan label, serta pengeluaran sertifikat benih tanaman. Sedangkan terdakwa tidak pernah melakukan tahapan kegiatan tersebut.

Selain itu, sertifikasi benih jagung yang dituduhkan belum ada kekuatan hukum karena tidak dapat dibuktikan bahwa benih jagung FS4 dan FS9 adalah hak PVT dari PT BISI.

Dengan demikian seharusnya terdakwa tidak dapat dituntut dengan tuduhan tindak pidana sertifikasi tanpa izin dan peniruan benih jagung milik PT BISI.

2. Kasus pemalsuan dan penjualan bibit jagung ilegal

Kasus kedua masih menimpa seorang petani asal Ngasem, Kediri yang ditangkap polisi karena menjual bibit jagung ilegal. Kuncoro awalnya tidak menyadari bahwa perbuatannya itu termasuk tindak pidana.

Dirinya hanya berniat menjual bibit jagung hasil persilangan temannya yang ternyata berujung pidana. Tak hanya sampai di situ saja, kasus penangkapan ini kemudian dikembangkan polisi dan dikaitkan dengan kasus lain.

Kasus tersebut adalah kasus pemalsuan kemasan PT BSI yang dilakukan oleh Suwoto dan rekannya. Kejadian bermula dari bibit jagung milik Kuncoro yang dibeli oleh seseorang sebanyak 2 ton.

haki online

Tak disangka, bibit tersebut ternyata akan dipalsukan oleh Suwoto dengan mengganti kemasannya seperti kemasan bibit jagung milik PT BSI. Dengan demikian, Kuncoro pun dituduh ikut memalsukan dan mengedarkan benih jagung ilegal.

3. Kasus beras Basmati India

Kasus selanjutnya terjadi di luar Indonesia yaitu melibatkan dua negara, India dan Amerika. Permasalahan bermula ketika perusahaan benih asal Amerika yaitu Ricetec yang memasarkan merek beras “Texmati” dan “Kasmati”.

Kedua merek beras tersebut pun diberi label Basmati sehingga dinilai dapat mengancam ekspor beras Basmati asli dari India. Beras tersebut sudah dikenal masyarakat luas sebagai varietas asli India.

Padi Basmati hanya dapat tumbuh di kawasan Gunung Himalaya di Pakistan dan India sehingga Basmati harusnya dapat memperoleh perlindungan indikasi geografis karena kualitas dan karakternya.

Kasus pun dimenangkan oleh India karena fakta sejarah menyebutkan bahwa Basmati adalah varietas padi khas India. Ricetec juga dituntut untuk membatalkan hak perlindungan varietas tanaman turunan padi yang diberi label Basmati tersebut.

Banyaknya kasus pelanggaran hki di atas menunjukkan akan pentingnya perlindungan terhadap hak kekayaan intelektual yang dimiliki seseorang maupun sekelompok orang atau badan hukum.

Untuk membantu Anda dalam pengurusan hki meliputi merek, desain dan hak cipta, silakan hubungi konsultan HKI terdaftar Patendo di 0813 8670 6312. Dapatkan segala kemudahan dalam memperoleh perlindungan kekayaan intelektual.

Semoga ulasan di atas dapat memberi manfaat dan inspirasi serta motivasi untuk Anda agar menyadari pentingnya hki dan perlindungan terhadap subjek serta objeknya.

Bagikan :
There are currently no comments.

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.

I agree to these terms.