021 2217 2410 0853 5122 5081
08.00 – 16.30 WIB cs@patendo.com

Cara Penelusuran Estatus HKI / Status Merek

Prosedur Penelusuran Estatus HKI. Konsultan HKI Terdaftar Patendo melayani pendaftaran merek dan pengecekan estatus merek dengan biaya terjangkau. Pengecekan status merek melalui konsultan Patendo menjadi lebih baik agar terhindar dari penolakan saat merek didaftarkan. Untuk keterangan lebih lanjut silahkan chat di web atau W A ke nomor 0853 5122 5081. Kami telah dipercaya oleh banyak klien dari dalam dan luar negeri. Untuk cara daftar merek silahkan klik disini.

estatus hki

Regulasi perihal Hak Kekayaan Intelektual (HKI) baru ada sekitar tahun 1450, kala Johanes Gutenberd menemukan alat cetak menggunakan sistem movable type. Melalui temuannya ini, Ia berharap memiliki perlindungan berupa hak cipta agar tidak digunakan pihak lain secara sewenang-wenang.

Kendati begitu, istilah intellectual property baru lahir pada tahun 1850 di Amerika, hingga diterapkan di banyak negara termasuk Indonesia. Kekayaan intelektual dipandang sebagai hak milik siapapun yang berhasil dalam mencipta juga temuan khusus sebagai buah pikirnya.

Proses inilah yang dihargai, terlebih jika temuan tersebut bisa memberikan manfaat terhadap masyarakat, terlebih negara.

Indonesia memberi tugas kepada Kemenkumham dengan lembaga berwenang yakni Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) untuk memfasilitasinya. Lembaga dibentuk untuk menerima permohonan dan mengeluarkan sertifikat pengakuan negara terhadap seluruh elemen kekayaan intelektual yang ada.

Bersamaan dengan ini, pemerintah juga tentu menerapkan undang-undang sebagai dasar kebijakan yang mengikat. Semisal saja, untuk menghindari pengajuan dengan nama atau temuan serupa. Baik sengaja atau tidak, kondisi ini harus diantisipasi dengan penelusuran Status merek / Estatus HKI terdaftar.

penelusuran merek djki

Prosedur Penelusuran Estatus HKI / Status Merek

Penelusuran terhadap E status HKI merek merupakan langkah penting sebelum mendaftarkan permohonan untuk mendapat hak eksklusif. Tujuannya, agar menghindari penolakan dari DJKI saat proses pengajuan. Penolakan ini bisa menimbulkan kerugian lain lantaran biaya dan tenaga yang dikeluarkan.

Estatus HKI merupakan cara untuk mengecek kekayaan intelektual yang telah terdaftar oleh lembaga negara.

estatus hki penelusuran merek dgip

Ruang Lingkup Hak Kekayaan Intelektual

Hukum Indonesia memberi fasilitas perlindungan terhadap lima elemen kekayaan intelektual yang mencakup merek, hak cipta, hak paten, indikasi geografis, desain industri, serta desain tata letak sirkuit terpadu. Untuk mengenal lebih dalam terkait enam ruang lingkup tersebut, berikut ini penjelasannya.

• Hak Paten

Lingkup pertama dalam kekayaan intelektual adalah hak paten. Hak ini timbul atas kepemilikan ide, penemuan juga pemecahan masalah di bidang teknologi. Spesifikasi penemuan tak cuma berpatok pada produk tetapi proses penyempurnaan atau pengembangan di dalamnya.

Sistem tersebut biasa disebut sebagai invensi kepada pemilik sah yang diakui negara.

Terdapat sejumlah persyaratan dalam pemeriksaan substantif oleh DJKI sebelum hak paten diberikan antara lain:

a. Baru dan belum pernah terpublikasi di media baik secara nasional maupun internasional.

b. Memiliki langkah inventif atau langkah tak terduga kepada pihak yang memiliki hak secara penuh.

c. Bisa diterapkan dalam industri yang berkorelasi dalam jangka panjang dan berulang. Proses ini ditujukan agar hasil temuan memberi manfaat yang konsisten.

Jika ketiga unsur tersebut dipenuhi, pemohon juga perlu mempertimbangkan aspek apa saja yang akan membuat pengajuan hak paten ditolak oleh DJKI. Pertama, penggunaan yang bertentangan dengan ideologi negara berdasarkan undang-undang.

Kedua, sistem pemeriksaan berupa pengobatan, perawatan atau aspek lainnya dalam bidang Kesehatan.

Ketiga adalah metode yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan. Terakhir, pengajuan yang mencakup proses biologis terhadap tanaman maupun hewan. Jenis tersebut masuk dalam lingkup kekayaan intelektual berbeda, yakni perlindungan varietas tanaman.

• Hak Merek

Berikutnya adalah hak merek sebagai identitas suatu produk berupa logo, gambar, nama, huruf, angka, susunan warna serta kombinasi lainnya yang ditujukan untuk proses perniagaan. Kepemilikan merek memungkinkan pemilik menggunakan dalam produksi, distribusi dan yang terpenting pemasaran kepada masyarakat.

Memiliki hak atas merek berarti memiliki perlindungan terhadap nama, juga berhak digunakan pihak lain dengan perjanjian kerja sama berbentuk lisensi. Adapun merek yang tidak bisa didaftarkan antara lain, pengajuan dengan itikad buruk karena memiliki kesamaan dengan merek lain.

Persamaan mengacu pada sebagian atau seluruh unsur dalam definisi merek berdasarkan peraturan perundang-undangan. Dasar penolakan juga bisa timbul karena bertentangan dengan ideologi negara sebagaimana undang-undang yang berlaku, atau mengganggu ketertiban dan kepentingan umum.

Dalam perjanjian internasional, merek terkenal juga tak dapat diajukan meski belum terdaftar secara hukum di Indonesia. Pemohon akan dianggap tak memiliki itikad baik dengan meniru merek yang sudah ada untuk mendapat keuntungan secara sepihak.

• Hak Cipta

Perlindungan kekayaan intelektual berikutnya adalah hak paten, yang timbul berdasarkan pada prinsip deklaratif. Artinya, suatu ciptaan yang terbentuk tanpa mengurangi batasan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Hak Cipta diatur dalam UU NO 8 Tahun 2014, sebagai bagian dari regulasi Kementerian Hukum dan Ham (Kemenkumham) untuk melindungi kekayaan intelektual masyarakatnya.

Untuk mengenal lebih dalam, berikut ini ruang lingkup hak cipta yang bisa diajukan:

a. Program komputer, buku, karya tulis dan layout.

b. Materi pidato, kuliah, ceramah dan yang sejenis.

c. Alat peraga untuk pendidikan serta ilmu pengetahuan.

d. Musik dan lagu dengan atau tanpa teks.

e. Karya seni berupa tari, koreografi, wayang atau pantomim.

f. Jenis karya seni berwujud lainnya macam arsitektur, seni batik, peta, fotografi, seni rupa dan yang sejenis.

g. Karya berupa saduran, tafsir atau terjemahan sebagai hasil dari pengalih wujudan.

• Desain Industri

Desain industri adalah wujud dari kreasi bentuk, komposisi grafis, warna, garis atau kombinasi di antaranya. Karya ini banyak berbentuk dua atau tiga dimensi yang memiliki tampilan estetis, lantas menghasilkan suatu produk berupa barang, komoditas industri atau kerajinan tangan yang menyerupai.

Syarat untuk ruang lingkup ini terbilang sederhana. Yang penting, diajukan selama desain industri baru dan belum pernah diajukan serta tidak bertentangan dengan undang-undang yang berlaku.

• Indikasi Geografis

Indikasi geografis merujuk pada perlindungan dan hak eksklusif terhadap suatu barang berdasarkan lokasi asalnya. Barang tersebut memiliki reputasi, kualitas juga karakteristik tertentu yang dilihat dari kondisi geografis, manusia, alam atau penggabungan berupa kombinasi.

apa itu penelusuran merek e status hki

Tak jauh beda dengan ruang lingkup kekayaan intelektual lainnya, indikasi geografis juga akan ditolak bila memuat sejumlah unsur berikut ini, berdasarkan Peraturan Pemerintah Tahun 2007 tentang Indikasi Geografis.

a. Bertentangan dengan ideologi negara yang dimuat dalam peraturan perundang-undangan perihal agama, moralitas, juga ketertiban umum.

b. Menyesatkan masyarakat, biasanya berupa komponen yang tidak semestinya untuk mengecoh.

c. Telah digunakan untuk varietas tanaman, elemen ini juga memiliki lembaga berwenang khusus dalam perlindungannya.

• Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu

Elemen ini adalah rancangan peletakan tiga dimensi dari pelbagai dengan bahan semi konduktor, yang memberi hasil elektronik. Tak sepopuler merek atau hak paten, desain tata letak sirkuit terpadu cenderung mengacu pada kombinasi dari elemen berbeda di bidang elektronik.

Pendaftaran merek menjadi lebih mudah bersama Patendo, segera hubungi kami segera. Kami siap membantu Anda.

5 1 vote
Article Rating
Bagikan :
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x